Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen Penataan Beras
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki manajemen penataan beras dalam perberasan nasional. Hal ini dikatakannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV dengan Bulog di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7/2017).
"Harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras, perlu dilakukan penataan secara nasional," ujarnya.
Selama ini, lanjutnya, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.
"Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar," tandas anggota dewan dari Demokrat ini.
"Ada kekhawatiran ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya ia sempat mendengar kalau pemerintah sudah mulai membicarakan tentang penataan manajemen perberasan dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati.
"Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik,"harapnya.
Setelah melakukan pertemuan dengan Bulog, Tim Komisi IV memantau stok beras yang ada di gudang beras Jember dan melakukan dialog dengan para petani. Dalam tinjauan tersebut terdata serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia. (eno)/foto:kresno/iw.